Masalah Outsourcing dan Putusan MK Mengenai Outsourcing

Kemarin saya membaca Majalah Tempo minggu pertama Februari 2012 yang salah satunya mengangkat topik mengenai masalah outsourcing di negara kita. Jadi sekelompok pekerja outsourcing telah berjuang untuk memprotes aturan atau UU mengenai outsourcing ke MK yang mereka nilai telah merampas hak-hak mereka sebagai seorang pekerja. Perjuangan mereka tidak mudah, karena harus bolak-balik untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi, bahkan diantara mereka ada yang samai kehilangan pekerjaan karena diputus oleh perusahaan perekrut mereka.

Di depan hakim konstitu­si, mereka mengajukan alasan dan buk­ti bahwa pekerja alih daya telah kehi­langan banyak hal, antara lain jaminan kelangsungan kerja, hak-hak yang di­nikmati pekerja tetap, dan perhitungan masa kerja, ketidakjelasan status kerja, rendahnya upah, dan tidak terjaminnya hak-hak mereka.

Hasil Putusan Mahkamah mengenai Outsourcing

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 65 ayat 7 dan Pasal 66 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak melarang praktek pem­borangan atau penyerahan sebagian pekerjaan kepada per­usahaan outsourcing (alih daya).

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah aturan hubungan pekerja dengan perusahaan outsourcing.

Yang perlu di garis bawahi adalah Praktek outsourcing ber­tentangan dengan konstitusi jika mengabaikan perlindung­an atas hak pekerja.

Jalan keluarnya, Mahkamah Konstitusi memberikan dua bentuk outsourcing.

Pertama, outsourcing yang didasari perjanjian kerja yang bersifat tetap. Artinya, per­usahaan outsourcing harus mengangkat pekerja mereka se­bagai karyawan tetap, lalu memenuhi semua haknya.

Kedua, perusahaan outsourcing hiss saja memakai per­janjian kerja sementara alias tidak mengangkat karyawan­nya sebagai pekerja tetap. Syaratnya, ada perjanjian yang menjarnin pengalihan perlindungan bagi para pekerja. Ar­tinya, sepanjang pekerjaannya masih ada, kelangsungan kerja karyawan alih daya harus dijamin, meskipun terjadi pergantian kepemilikan perusahaan.

Tapi ternyata putusan mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan mengenai ketentuan outsourcing  perusahaan diprotes oleh pengusaha atau perusaha­an jasa penyedia tenaga kerja karena  dengan putusan mahkamah tersebut, perusahaan harus mengeluarkan  biaya mengangkat peker­ja alih daya sebagai karyawan tetap yang jumlahnya akan sangat besar. Hal itu akan membuat perusahaan outsourcing akan membebankan bia­ya itu kepada perusahaan pengguna jasa tenaga alih daya. Itulah yang dapat saya tulis dari artikel berita Tempo minggu ini edisi 5 Februari 2012.

About vincenthree

Im young, talented, I like a challenge, reliable, and creative. I try to share about news, knowledge and my experience in my life, my college, you can read any topics, more than digital, IT, musics, autos, adventure, healthy life, etc
This entry was posted in Finance n Economy and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s