Anomali Pajak di Indonesia

Berbicara masalah perpajakan di Indonesia tentu kita mengetahui beberapa berita terkait pajak yang tentu masih terngiang-ngiang dibenak masyarakat Indonesia. Gayus Tambunan, Hadi Poernomo misalnya menjadi salah satu tokoh yang dikenal masyarakat. Belum lama ini bertemu sesi Perpajakan dengan dosen pajak ada beberapa fakta dan data yang dapat dihimpun mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

SATU. Di Indonesia ada 12 juta perusahaan yang terdaftar, namun yang punya nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru ada 5 juta perusahaan. Dari jumlah itu, yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baru 540 ribu perusahaan, dengan setoran pajak sekitar Rp 500 triliun. Bisa dihitung berapa WP Badan yang belum taat pajak??

DUA. Jumlah potensial wajib pajak (WP) orang pribadi (WP OP) di Indonesia mencapai 67 juta, tapi yang terdaftar baru 20 juta WP OP. Dari jumlah itu, hanya 8,8 juta yang melaporkan SPT tahunan dengan setoran pajak sekitar Rp 5 triliun.

TIGA.Otomatis Tax Ratio di Indonesia masih rendah. Rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio), baru sekitar 13%. Bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang sudah 15,5% atau Thailand 17%, apalagi negara-negara maju yang sudah di atas 25%.

EMPAT. Indonesia masih kekurangan aparat pajak. Rendahnya penerimaan pajak ada kaitannya dengan jumlah aparat pajak yang tak sebanding dengan jumlah WP. Dengan populasi 240 juta jiwa, Indonesia hanya punya 32 ribu aparat pajak (rasio 1:7.700). Bandingkan dengan Australia (1:1.000), Jerman (1: 727), atau Jepang (1:1.818). Belum lagi jumlah kantor pelayanan pajak dan teknologi informasi (TI) yang masih minim.

LIMA. Semakin kedepan penerimaan negara yang berasal dari pajak semakin besar. RAPBN 2015, pendapatan negara ditargetkan Rp 1.762,3 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.370,8 triliun, di mana Rp 1.193,4 triliun atau 68%-nya berasal dari penerimaan pajak. Padahal tahun ini, penerimaan pajak yang sudah direvisi turun ditargetkan sekitar Rp 979,09 triliun.

Dari beberapa data diatas tentu kita mengerti bahwa DJP menanggung beban yang sangat berat untuk menggejot penerimaan pajak negara kita. Perlu reformasi perpajakan secara menyeluruh dari pembenahan SDM dan TI, serta semangat good governance yang bebas dari moral hazard untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Reference:

  • Menggenjot Pajak –  Investor Daily, Selasa, 19 Agustus 2014
  • Nota Keuangan & RAPBN 2015
  • Beberapa artikel berita mengenai pajak

About vincenthree

Im young, talented, I like a challenge, reliable, and creative. I try to share about news, knowledge and my experience in my life, my college, you can read any topics, more than digital, IT, musics, autos, adventure, healthy life, etc
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s